SRI MULYANI DAN BAIL OUT CENTURY

Sri Mulyani Indrawati lahir di Bandar Lampung tanggal 26 Agustus 1962. Saat ini Beliau diamanahi menjadi Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II . Sebelumnya Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid I kemudian pada 5 Desember 2005 SBY mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar. Sejak tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Sebelum menjabat sebagai menteri, Sri Mulyani dikenal orang sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI).Pada tahun 2006,Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia oleh Emerging Markets di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Pada bulan oktober 2007, Sri Mulyani terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia pada bulan Oktober 2007 dan wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008. Masih di tahun yang sama yaitu pada bulan oktober 2008, Sri Mulyani diberi penghargaan BUNG HATTA ANTI CORRUPTION AWARD oleh organisasi yang salah satu pendirinya adalah Teten Masduki dari ICW dengan kriteria penerima: bersih dari praktek korupsi, berperan aktif berantas korupsi, dan peran yg dilakukan cukup efektif.

Jasa terbesarnya untuk negeri ini tentu saja kesuksesannya membawa Indonesia keluar dari keterpurukan ekonomi akibat krisis global. Selain itu, Sri Mulyani pula lah yang merintis reformasi birokrasi di Depkeu yang saat ini tengah berjalan dan kedepan akan menjadi benchmark bagi terciptanya good & clean governance di Indonesia.

Isu terhangat yang sedang banyak dibicarakan saat ini dan cukup membuat Sri Mulyani gerah adalah bail out century. Kebijakan Menkeu mengucurkan bail out century semata-mata untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dan sistem perbankan saat itu, bukan untuk menyelamatkan Robert Tantular, pemilik century, ataupun nasabah besar atas nama Budi Sampurna yang akhirnya berbuntut pada kasus cicak vs buaya.

Sejak awal Menkeu mempersilahkan BPK mengaudit bank Century, PPATK menelusuri aliran dana dan mendukung 100% hak angket DPR tentang skandal century. Mengapa demikian?karena Sri Mulyani yakin apa yang dilakukannya benar dan sesuai prosedur. Jika Sri Mulyani merasa dirinya bersalah dan perbuatannya merugikan bangsa negara tentu dia berusaha untuk menghalangi proses tersebut kemudian mengajukan surat pe-nonaktif-an dirinya,seperti yang dilakukan dilakukan oleh dua pejabat negara sebelumnya disaat kasus cicak vs buaya ramai dibicarakan.

Di sisi lain ekonom senior,Faisal Basri ,seperti yang dikutip VIVAnews,menilai upaya pengusul hak angket memojokkan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani merupakan target salah sasaran dalam kasus PT Bank Century Tbk. Oleh karenanya, ia mengingatkan pengusul Hak Angket sebaiknya tidak menargetkan untuk menjadikan Boediono dan Sri Mulyani sebagai sasaran tembak atas kebijakan bail-out Bank Century senilai Rp 6,7 triliun.

Jika sejak awal hak angket sudah memiliki target, namun ternyata hasil dan temuan pemeriksaan melalui angket membuktikan yang bersangkutan tidak bersalah justru akan memalukan para pengusung hak angket dan kalau pun dipaksakan parlemen akan menjadi arena politik yang lucu tapi gak bermutu.

Sejumlah pengamat menilai skandal bank century kental berbau politik karena lebih menjadikan Boediono dan Sri Mulyani sebagai sasaran tembak ketimbang membongkar skandal century. Lihat saja sebelum hak angket century berjalan, para elit politik sudah ramai meributkan agar Boediono dan Sri Mulyani mengundurkan diri atau setidaknya non aktif.

Oleh karena itu sebaiknya kita sebagai masyarakat awam untuk menahan diri tidak tergesa-gesa menimpakan suatu permasalahan kepada pihak tertentu. Biarkan BPK,PPATK dan DPR bekerja, mengorek bukti dan fakta yang berkaitan dengan skandal century. Kita sebagai masyarakat awam tak perlulah ikut-ikutan turun ke jalan, berkoar-koar menuntut mundurnya Sri Mulyani dan Boediono. Jika ingin berkoar-koar harus berdasarkan fakta dan bukti, saat ini belum ada fakta yang menunjukkan Pak Boediono dan Bu Menkeu bersalah dan menurut hemat saya mereka tidak bersalah karena apa yang mereka lakukan untuk menyelamatkan perekonomian negara dalam rangka stabilisasi keuangan ditambah lagi sangat mustahil bagi seorang Sri Mulyani yang memperoleh penghargaan seperti yang saya sebutkan diatas melakukan perbuatan hina dina, memakan uang rakyat apalagi uang itu dari bail out century. Sangat mustahil kawan!!.

Jika kita melihat fakta yang ada sekarang, Sri Mulyani dapat digolongkan sebagai pejabat negara yang sangat konsisten dalam memberantas KKN, mereformasi birokrasi Depkeu, menertibkan rekening liar bernilai puluhan trilliun, menangkap penyelundup, mengejar pengemplang pajak dan menertibkan aset negara. Hal ini tentu saja membuat para penyelundup, pengusaha hitam dan koruptor gerah oleh karenanya dengan menghalalkan segala cara mereka bersatu padu untuk menggulingkan Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menteri Keuangan RI sehingga sangat mungkin sekali mereka menunggangi kasus century.